Pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sengketa pilkada Toraja Utara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat belum menjadwalkan pasangan calon terpilih. DPRD masih menunggu hasil pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Toraja Utara. “Kami masih menunggu hasil pleno dari KPU, kalau sudah ada baru kami akan menjadwalkan rapat paripurna untuk menetapkan jadwal pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih,” jelas Ketua DPRD Toraja Utara, Sri Krisma Pirade kepada wartawan, kemarin.
Dikatakan, DPRD Toraja Utara akan segera menggelar rapat paripurna usai menerima hasil pleno dari KPU. ”Mungkin belum bisa pekan ini, paling lambat pekan depan,” ujar ketua DPD II Partai Golkar Toraja Utara ini.
Menurut Sri Krisma, jadwal dari hasil rapat paripurna DPRD itu selanjutnya dikirim ke gubernur dan gubernur melaporkan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Setelah itu, Mendagri akan menyetujui rencana pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih.
Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang dengan agenda pembacaan putusan sengketa pilkada Toraja Utara, Rabu (16/2) kemarin, menolak permohonan pemohon pasangan YS Dalipang-Simon Liling dan pasangan Agustinus La’lang-Benyamin Patondok. Dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi pelanggaran yang serius yang bersifat, terstruktur, sistematis, dan masif, tidak terbukti menurut hukum.
Dengan ditolaknya permohonan, berarti pasangan Frederik Batti Sorring-Frederik Buntang Rombelayuk (SOBAT), yang sebelumnya sudah ditetapkan KPU sebagai pemenang pilkada Toraja Utara, siap dilantik. Hanya saja pelantikan itu masih menunggu proses di DPRD Toraja dan gubernur.
Rantepao Kondusif
Sementara itu, menurut pantauan wartawan sepanjang hari kemarin, situasi kota Rantepao terlihat aman dan terkendali. Masyarakat melakukan aktivitas seperti biasanya. Tidak terlihat juga konsentrasi massa, baik di sekretariat tim pemenangan YS Dalipang-Simon Liling (DS-3) di Karassik Rantepao, maupun di sekretariat tim pemenangan SOBAT di Bori’ kecamatan Sesean. Sebelumnya, sebagian kalangan khawatir akan terjadi tindakan anarkis pasca putusan MK, seperti yang terjadi di kantor KPU Toraja Utara, beberapa waktu lalu. Namun kekhawatiran itu tidak terbukti.
Di kantor KPU Toraja Utara, puluhan anggota kepolisian dan Brimob terlihat santai, namun tetap siaga. Beberapa kendaraan taktis penghalau massa, seperti watter canon dan baracuda terlihat terparkir di halaman kantor dan di pinggir jalan di depan KPU. Kawat duri (barrier) juga masih terpasang di sekeliling kantor KPU. Aparat kepolisian juga trlihat berjaga-jaga di gedung DPRD dan kantor bupati Toraja Utara. (aka)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar