Pasar Buntu Terbengkelai

Sudah Dua Tahun Selesai Dibangun

Habiskan Dana Rp 1 Milyar

MAKALE --- Pasar tradisional Buntu di kecamatan Gandang Batu Sillanan (Gandasil) kabupaten Tana Toraja hingga kini belum difungsikan. Padahal, pembangunan pasar yang menelan anggaran sekitar Rp1 miliar itu sudah selesai sejak dua tahun lalu.

Belum berfungsinya pasar ini diungkap oleh anggota DPRD Tana Toraja, Semuel EK Mundi saat melakukan di daerah pemilihan (Dapil) III Tana Toraja, beberapa waktu lalu. Menurut wakil ketua DPRD Tana Toraja ini, secara keseluruhan bangunan fisik pasar sudah rampung namun hingga saat ini belum dioperasikan. Bahkan, kata Semuel, di sekitar lokasi pasar sudah nampak kumuh karena keberadaan lapak-lapak pedagang di sepanjang jalan pasar.

“Itu yang kita sesalkan. Pasar ini dibangun dengan uang yang tidak sedikit tetapi dibiarkan mubazir seperti itu. Dalam waktu dekat kami akan memanggil dinas terkait untuk mempertanyakan masalah ini,” tandas politisi PDI Perjuangan ini.

Dikatakan Semuel, belum difungsikannya pasar Buntu menimbulkan keresahan masyarakat dan pedagang. Pasalnya, setiap hari pasar sering terjadi perseteruan diantara pedagang yang memperebutkan tempat untuk berjualan. Akibat perebutan tempat dagangan, ketenangan masyarakat sekitar ikut terusik.

“Tidak adanya penataan tempat bagi pedagang yang berjualan di sekitar lokasi pasar sehingga pedagang seringkali berebut tempat jualan,” jelasnya.

Menurut Semuel, salah satu solusi agar kekumuhan di sekitar lokasi pasar tidak terjadi, pemerintah harus segera mengoperasikan pasar Buntu. Lods-lods yang ada di dalam pasar supaya segera ditempati para pedagang agar tidak ada lagi perseteruan memperebutkan tempat jualan. Dengan begitu, pedagang dan pembeli tidak terganggu saat melakukan transaksi akibat lingkungan yang kumuh sehingga roda perekonomian berjalan lancar.

Dikonfirmasi terpisah, kepala dinas koperasi dan UMKM Tana Toraja, Heasrim Siama enggan berkomentar mengenai pasar Buntu yang sampai saat ini belum dioperasikan. Dia berdalih, kondisi pasar Buntu sudah ditinjau langsung oleh sekretaris kabupaten (Sekkab) Tana Toraja, Enos Karoma.

“Kalau mau tahu permasalahannya, silahkan tanya pak Sekda karena beliau sudah meninjau langsung ke sana,” katanya. (aap)

AMTAK Adukan Tim 9 ke Kejaksaan

AMTAK Adukan Tim 9 ke Kejaksaan
Proses Pembebasan Lahan Bandara Kian Rumit
MAKALE ---- Belum selesai satu masalah, muncul lagi masalah baru. Kira-kira itulah gambaran proses pembebasan lahan bandara baru di kecamatan Mengkendek kabupaten Tana Toraja. Setelah sebelumnya beberapa warga mengajukan gugatan resmi ke pengadilan, kini giliran Aliansi Masyarakat Toraja Anti Korupsi mengadukan dugaan tindak pidana korupsi Tim 9 ke kejaksaan negeri Makale.
Dugaan korupsi pembebasan lahan bandara ini dilaporkan secara resmi oleh Sekretaris Jendral (Sekjen) AMTAK, Daniel Bemba ke Kejari Makale dan diterima oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Makale, Adrianus Y Tomana, Jumat (15/9) kemarin.
Ada pun dugaan tindak pidana korupsi versi AMTAK, diantaranya soal administrasi yang kemudian berpotensi merugikan negara. Kedua mengenai objek ganti rugi berupa tanah kering di sekitar areal sawah (istilah Toraja: ra’ban dalame) yang dikategorikan oleh Tim 9 sebagai lahan pemilik sawah. Juga diduga ada oknum-oknum tertentu yang melakukan manipulasi tanah adat dengan cara mengaku sebagai pemilik tanah padahal oknum tersebut sama sekali tidak punya hak milik atas tanah yang masuk dalam lokasi pembangunan bandara.
Administrasi yang dipersoalkan AMTAK adalah surat keputusan ketua Tim 9, yang juga sekretaris kabupaten Tana Toraja, Enos Karoma nomor 3709/XII/2010 tentang pembentukan satuan tugas (Satgas) pembebasan lahan bandara, sebanyak 146 orang. Setiap anggota Satgas mendapat honor Rp 450 ribu per bulan selama enam bulan. Padahal, menurut peraturan presiden (Perpres) nomor 65 tahun 2006 bahwa dalam kegiatan pengadaan tanah SK diterbitkan oleh bupati.
“Akibat kesalahan SK ini negara berpotensi dirugikan sekitar Rp 394.200.000 untuk membayar honor Satgas,” ujar Daniel.
Pembayaran terhadap areal ra’ban dalame yang dilakukan oleh Tim 9 juga berpotensi untuk menggelapkan tanah adat (hak ulayat). Menurut Daniel, dalam budaya Toraja areal ra’ban dalame ini hanya maksimal sepanjang satu batang bambu (sanglolo tallang) dan merupakan tanah adat (tongkonan) atau tidak termasuk bagian dari sawah. Sehingga Tim 9 diduga melakukan “salah bayar” atas lahan yang masuk kategori ra’ban dalame ini dan berpotensi merugikan negara. AMTAK menduga ada oknum Tim 9 yang memanipulasi data dengan memasukkan areal ra’ban dalame sebagai bagian lahan yang mendapat ganti rugi. Besarnya ganti rugi untuk satu hektere ra’ban dalame sekitar Rp 220 juta. Dengan begitu ada indikasi kerugian negera sekitar Rp 9 miliar.
“Istilah ra’ban dalame ini hanya dikenal pada saat pengelolaan sawah untuk melindungi sawah dari hama penyakit yang diakibatkan oleh rumput atau semak di sekitar sawah dan tidak dikenal dalam transaksi tanah. Tetapi, dalam proses pembebasan lahan lokasi pembangunan bandara, ra’ban dalame bagian dari sawah yang ikut mendapat pembayaran ganti rugi. Ini sangat berpotensi merugikan negera,” tandas Daniel.
Daniel mengatakan, AMTAK siap memberikan data-data yang lebih terperinci tentang indikasi tindak pidana korupsi dalam proses ganti rugi pembebasan lahan lokasi pembangunan bandara guna mendukung upaya kejari Makale dalam melakukan penyelidikan.
“Kami berharap pihak kejaksaan bekerja serius mengusut dugaan korupsi ini. Jika mereka membutuhkan data-data tambahan yang lebih terperinci, kami siap memberikannya,” pungkas Daniel Bemba. (app)

DPRD Desak Pemeritah Ajukan Ranperda RPJMD

DPRD Desak Pemeritah Ajukan Ranperda RPJMD

RANTEPAO ---- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Toraja Utara mendesak pemerintah segera mengajukan rancangan peraturan daerah (Ranperda) mengenai rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Toraja Utara kepada DPRD untuk dibahas menjadi peraturan daerah (Perda). Pasalnya, Perda RPJMD ini akan dijadikan rujukan untuk pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Toraja Utara tahun 2012.

“Karena pemerintahan kita sudah devinitif maka kebijakan umum anggaran (KUA) dan pembahasan APBD tahun 2012 mendatang sudah harus sesuai dengan visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih,” ujar ketua DPRD Toraja Utara, Sri Krisma Pirade kepada wartawan, Kamis (15/9) kemarin.

Visi dan misi bupati-wakil bupati itu, kata Sri Krisma, tertuang dalam RPJMD. “Makanya kita mendesak pemerintah supaya segera mengajukan ranperda RPMJD untuk kita bahas dan disahkan menjadi sebelum RAPBD induk tahun 2012 dibahas,” sambungnya.

Menurut ketua DPD II Partai Golkar Toraja Utara ini, Perda RPJMD itu paling tidak sudah harus disahkan sesudah pembahasan APBD Perubahan tahun 2011. “Waktu kita sangat sempit. APBD tahun 2012 harus sudah disahkan paling lambat akhir tahun anggaran 2011 (Desember). Pemerintah harus merespon cepat hal ini, sehingga Ranperda RPJMD itu bisa dibahas dengan lebih seksama,” katanya.

Selain Ranperda mengenai RPJMD, hal yang juga sangat mendesak ditunggu DPRD adalah Ranperda mengenai rencana umum tata ruang wilayah (RUTRW). Kedua Ranperda ini, kata Sri Krisma, sangat berkaitan erat dengan proses pembahasan APBD tahun 2012.

“Ada 17 Ranperda yang saat ini sedang kita bahas saat ini, tetapi dua Ranperda itu menurut saya yang paling mendesak untuk dibahas pada saat ini, karena ya itu tadi, berkaitan erat dengan APBD tahun 2012,” ujarnya.

Sementara ketua panitia khusus Ranperda RUTRW, Markus Rantetondok yang dikonfirmasi terpisah, mengatakan salah satu kendala utama pembahasan Ranperda RUTRW adalah belum adanya persetujuan substansi dari dua kementerian, yakni kementerian dalam negeri dan kementrian pekerjaan umum.

“Ranperda RUTRW ini sudah beberapa kali kita seminarkan, tetapi masih ada kendala yang sampai saat ini belum turun, yakni rekomendasi dan Mendagri dan Menteri PU,” katanya. (aap)

2011 Torut Dapat Proyek PLTHM

Skm Kareba --- Pemerintah kabupaten Toraja Utara mendapat alokasi proyek pembangkit listrik tenaga micro hidro (PLTMH) dari Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal (KPDT), senilai Rp 1,6 milyar. Proyek tersebut akan ditempatkan di Lembang Kare’ Limbong kecamatan Nanggala.

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Toraja Utara, Simon Pongsisonda yang dikonfirmasi akhir pekan lalu, menyatakan awalnya proyek itu direncanakan ditempatkan di Lembang Buntu Karua kecamatan Awan Rantekarua. Namun karena ada perubahan dari departemen sehingga dipindahkan ke Lembang Kare’ Limbong.

”Tahun 2011 ini akan dikerjakan, nilai proyeknya sekitar Rp 1,6 milyar. Awalnya kita rencanakan di Buntu Karua tapi dipindahkan oleh orang departemen ke Kare’ Limbong,” jelas Simon.

Menurutnya, pihak Distamben Toraja Utara hanya mengusulkan proposal ke departemen, sedangkan penentuan lokasi dan alokasi dana dilakukan oleh departemen. ”Kita hanya mendapat laporan saja, pelaksana dan penanggung jawabnya semua dari departemen,” katanya.

Simon mengatakan, PLTMH dan lembang Buntu Karua akan terlaksana pada tahun depan. Meski demikian pihaknya tidak bisa memastikannya, meski tetap optimis pemerintah pusat akan memberikan lagi bantuan PLTMH ke Toraja Utara.

Proyek PLTMH ke Toraja Utara sebenarnya bukan baru pertama kali diperoleh pemerintah kabupaten Toraja Utara. Pada tahun 2010 yang lalu, pemkab Toraja Utara juga mendapat proyek PLTMH yang ditempatkan di lembang Sa’dan Ulusalu kecamatan Sa’dan. Proyek senilai Rp 1,4 milyar ini sudah dinikmati masyarakat setempat.

”Hampir semua kecamatan dan lembang yang belum tersentuh listrik sudah kita ajukan proposalnya ke departemen. Kita tinggal menunggu lembang mana yang terlebih dahulu dilayani,” jelas Simon.

Diakui Simon, sebagai besar lembang di Toraja Utara memang belum menikmati listrik. Hal ini menjadi pekerjaan rumah besar yang akan dituntaskan di tahun-tahun mendatang. (aka)

Warga Balusu Bangunlipu Segera Nikmati Listrik

RANTEPAO ---- Sebanyak 1.600 calon pelanggan yang masuk dalam daftar tunggu pemasangan sambungan baru PLN di wilayah Toraja Utara dalam waktu dekat bisa menikmati fasilitas listrik. PT PLN wilayah Sulselbar, cabang Palopo, Ranting Rantepao berjanji akan menghabiskan daftar tunggu itu pada tahun 2011.

"Masih cukup banyak daftar tunggu di sini, sekitar 1.600an. Tapi ini akan menjadi fokus kami di tahun 2011, kita akan selesaikan semua daftar tunggu yang ada," jelas kepala PLN Ranting Rantepao, Johan Denmanora, kemarin.

Johan menyatakan, untuk menuntaskan ribuan permintaan sambungan baru, pada triwulan pertama periode Januari-Maret 2011, PLN Ranting Rantepao akan memprioritaskan calon pelanggan yang daerahnya terjangkau jaringan PLN. Selanjutnya, pihaknya akan membangun 3 jaringan listrik baru di tiga lembang/desa yang selama ini belum terjangkau jaringan PLN. Ketiga lembang yang akan dilayani melalui program 2 juta pelanggan ini, diantaranya Lembang Balusu Bangun Lipu, Lembang Bangun Lipu, keduanya di kecamatan Balusu dan Lembang Limbong di kecamatan Nanggala.

Pembangunan jaringan baru ini juga berkaitan dengan program nasional gerakan sehari dua juta sambungan tahun ini. Pada tahun lalu, melalui gerakan sehari sejuta sambungan, PLN ranting Rantepao mengklaim berhasil menyambung 1.891pelanggan baru.

"Skala prioritas calon pelanggan di Toraja Utara yang akan dilayani sambungan baru pada triwulan pertama yang terjangkau jaringan. PLN Ranting Rantepao juga akan membangun jaringan baru untuk menuntaskan daftar tunggu permintaan sambungan baru melalui program gerakan sehari dua juta sambungan tahun ini," katanya.

Dijelaskan Johan, selain menuntaskan daftar tunggu permintaan sambungan baru, PLN Ranting Rantepao terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui program payment point online bank (PPOB). Program ini memberikan kemudahan bagi para pelanggan PLN dalam melakukan pembayaran rekening listrik melalui bank ataupun loket-loket online terdekat. Dengan begitu, pelanggan lebih mudah dalam melakukan pembayaran rekening tepat waktu. Khusus di wilayah PLN Ranting Rantepao tersedia sembilan bank dan loket on line pembayaran rekening listrik yang siap melayani pelanggan PLN.

"Pelanggan tidak perlu lagi datang ke kantor PLN untuk kepentingan pembayaran rekening listrik tetapi bisa melalai bank atau loket yang ditunjuk PLN. Pelanggan PLN di Rantepao tetapi saat waktu pembayaran rekening berada di Jayapura misalnya, bisa membayar rekening di Jayapura secara online," tandasnya. (aka)

Salib “Raksasa” Akan Dibangun di Bukit Singki

Skm Kareba --- Pemerintah kabupaten Toraja Utara akan membangun Salib berukuran “raksasa” di bukit Singki, yang terletak persis di belakang sebelah barat kota Rantepao. Salib ukuran besar ini juga akan dibangun di bukit Burake, Makale. Lokasi Salib, yang merupakan simbol agama Kristen ini akan menjadi objek wisata rohani monumental bertaraf internasional.

Menurut informasi yang dihimpun Kareba, Salib “raksasa” ini memiliki tinggi 33 meter dengan lebar delapan meter dan akan menelan biaya sekitar Rp 1 milyar dari APBN tahun 2011. Pembangunan situs pariwisata rohani ini terlaksana atas kerja sama antara Dinas Pariwisata Provinsi Sulsel dan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara. Proyek sensasional ini menurut rencana akan selesai sebelum puncak Lovely December tahun 2011.

Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Toraja Utara, Cornelia Untung Seru, yang dikonfirmasi kemarin, membenarkan rencana itu. Menurut Cornelia, proses pembangunan lokasi salib ini sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2010 yang lalu.

“Dinas Pariwisata Torut sudah membangun jalan setapak menuju ke puncak bukit sejak tahun lalu. Tahun ini pembangunan jalan itu dilanjutkan, dan kita berharap sudah bisa sampai ke puncak bukit,” jelas Cornelia.

Dikatakannya, sebelum proses pembangunan dimulai, panitia gabungan dari Pemprov dan Pemkab Torut akan melakukan sosialisasi dan presentasi rencana pembangunan itu kepada semua stakeholder yang ada di Toraja Utara maupun di luar. Hal itu sengaja dilakukan untuk menjaring berbagai masukan dan memohon dukungan dari semua warga masyarakat.

Menurut Cornelia, wacana pembangunan kompleks wisata rohani di bukit Singki sebenarnya sudah lama didengungkan masyarakat Toraja Utara. Situs wisata ini diperkirakan akan menarik minat banyak wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Situs ini juga merupakan salah satu pengembangan atraksi wisata baru untuk mendukung atraksi utama, yakni wisata budaya dan panorama. (rahul cavarelas)

Kebutuhan PNS Susah Diprediksi

JUMLAH kebutuhan ideal pegawai negeri sipil (PNS) di sebuah kabupaten ternyata susah diprediksi. Kadang-kadang sebuah daerah kelebihan, namun ada daerah lain yang kekurangan abdi negara.

”Biasanya kita sudah perkirakan kebutuhan pegawai kita sekian, tetapi ada pegawai yang pindah ke luar daerah atau pun masuk dari daerah lain. Ini yang membuat kita susah mengatakan dengan pasti berapa kebutuhan ideal PNS kita,” jelas sekretaris Badan Pegewaian Daerah (BKD) Toraja Utara, Joni Palentek kepada wartawan, baru-baru ini.

Dijelaskan Joni, jumlah total PNS, baik struktural maupun fungsional di Toraja Utara saat ini sebanyak 4.153. Para PNS ini mengabdi di berbagai instansi pemerintah maupun sekolah-sekolah di Toraja Utara sejak pisah dari kabupaten induk, Tana Toraja.

”Jumlah tenaga fungsional 2.773 orang dan tenaga struktural sebanyak 1.380 orang,” katanya.

Ditanya soal jumlah PNS yang sudah berusia di atas 50 tahun, Joni mengatakan dirinya belum bisa memberikan keterangan soal jumlah yang pasti. Sebab, saat ini pihak BKD Toraja Utara sementara merampungkan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) PNS se kabupaten Toraja Utara.

”Dari situ (DUK-red) kita bisa tahu berapa jumlah PNS yang berusia di atas 50 tahun, berapa yang akan pensiun, dan berapa yang diperpanjang,” jelas Joni.

Lebih lanjut dikatakan, menurut aturan PNS yang baru, usia pensiun PNS adalah 56 tahun. Namun untuk pejabat setingkat eselon II masih bisa diperpanjang sesuai kebutuhan. ”Kalau ada pejabat eselon II yang tenaganya masih dibutuhkan negara, bisa diperpanjang. Itu dilihat dari kebutuhan daerah dan keahlian yang dimiliki pejabat yang bersangkutan,” jelasnya. (anton)

Warga Karre Penanian Nikmati PLTS Canggih

Stasiun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan teknologi canggih yang dibangun pemerintah di Lembang Karre Penanian, kecamatan Nanggala, sudah mulai berfungsi. PLTS ini dibangun dengan dana sekitar Rp 1,6 milyar tahun 2010 lalu.

Menurut pantauan KAREBA, beberapa waktu lalu, warga yang bermukim di sekitar gardu PLTS sudah menggunakan listrik yang dihasilkan dari tenaga matahari tersebut. Ada yang menggunakan untuk televisi, ada pula yang hanya memanfaatkan lampu untuk penerangan saja.

”Sudah sejak awal tahun kami menggunakan listrik dari tenaga surya, hasilnya bagus,” ujar Rezki, seorang pemuda warga setempat.

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Toraja Utara, Simon Pongsisonda mengatakan, sekitar 30 kepala keluarga dan dua fasilitas umum, yakni puskesmas pembantu dan kantor kepala lembang, memanfaatkan tenaga listrik dari PLTS ini.

Simon menjelaskan PLTS di Lembang Karre Penanian itu anggarannya berasal dari Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) memanfaatkan matahari sebagai sumber energi utama. Daya yang dihasilkan bisa mencapai 5 ribu watt.

”Rata-rata rumah tangga pengguna mendapat pasokan energi sekitar160 watt atau mampu menyalakan tiga buah mata lampu dan satu televisi sekaligus per rumah tangga. Besarnya biaya beban yang diberikan kepada rumah tangga sesuai dengan kesepakatan organisasi masyarakat setempat (OMS) setempat,” urai Simon.

Dijelaskan, biaya beban yang dibayarkan rumah tangga pengguna akan dimanfaatkan kembali untuk menutupi biaya produksi dan pemeliharaan peralatan penyimpan energi tenaga surya itu.

”Pemeliharaan peralatan sangat penting dilakukan untuk menyerap tenaga surya agar energi listrik bisa tetap digunakan pada malam hari,” katanya.

Ditanya mengenai besarnya anggaran yang terserap dan manfaat yang hanya diperoleh sedikit masyarakat, Simon menjelaskan bahwa PLTS yang dibangun di lembang Karre Penanian ini merupakan pembangkit listrik tenaga surya tercanggih kedua di Sulawesi Selatan. Sebelumnya pembangkit serupa sudah dibangun kabupaten Jeneponto.

”Semua peralatan dan jariangan yang digunakan sangat bagus dan bisa bertahan untuk jangka waktu yang lama. Tingginya biaya itu karena peralatan dan sistem yang dipakai di sana memang sudah sangat canggih,” jelasnya. (raul cavarelas)

Biaya Pelantikan SOBAT Rp 300 Juta

Meski jadwal pelantikan pasangan calon bupati dan wakil bupati Toraja Utara terpilih belum jelas, namun panitia pelantikan sudah mulai mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelantikan itu. Bahkan panitia sudah menyiapkan dana sebesar Rp 300 juta yang diambil dari APBD Toraja Utara tahun 2011 untuk kebutuhan pelantikan.

Biaya itu akan digunakan untuk undangan, konsumsi, dan panggung khusus yang dibuat di Lapangan Kodim 1414 Rantepao, serta kebutuhan lainnya.

Kepala Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Toraja Utara, Firdaus Rin Bata yang dikonfirmasi kemarin, menyatakan pemerintah kabupaten Toraja Utara sudah menganggarkan biaya pelantikan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Toraja Utara tahun 2011.

”Biaya pelantikan bupati dan wakil bupati Toraja Utara sekitar Rp 300 juta. Itu berasal dari APBD tahun 2011,” ujar Firdaus.

Ditanya soal rincian penggunaan anggaran Rp 300 juta itu, Firdaus menyarankan untuk bertanya ke sekretariat panitia pelantikan. ”Kalau itu sekretariat yang lebih tahu,” katanya.

Sementara itu, sekretaris panitia pelantikan, yang juga Asisten III Sekab Toraja Utara, Marthen Metukka menyatakan, meski jadwal pelantikan belum jelas, namun saat pihaknya sudah mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelantikan. Salah satunya adalah pembangunan panggung raksasa yang akan digunakan sebagai tempat rapat paripurna istimewah DPRD Toraja Utara dengan agenda pelantikan dan pengambilan sumpah bupati dan wakil bupati.

”Kita sedang persiapkan semua hal yang berkaitan dengan pelantikan, termasuk pembuatan panggung utama di lapangan Kodim,” jelas Marthen.

Dikatakan Marthen, luas panggung utama yang akan digunakan sebagai tempat rapat paripurna istimewah adalah 24 x 36 meter per segi. Panitia juga akan menyiapakan tenda untuk tamu, undangan, kepala SKPD dan camat, serta tokoh-tokoh masyarakat yang menghadiri acara pelantikan.

”Ada dua bagian panggung yang akan kita gunakan nanti, satu panggung utama untuk rapat paripurna istimewah, yang satunya lagi untuk tamu dan undangan. Kita juga menyiapkan tenda-tenda untuk masyarakat,” urai Marthen.

Menurut Marthen, panitia melibatkan semua SKPD serta camat dan lurah se Toraja Utara untuk ikut serta memberikan sumbangsih pada acara pelantikan bupati dan wakil bupati devinitif di kabupaten pecahan Tana Toraja itu.

”Ya semua SKPD dan camat kita libatkan, terutama dalam hal mobilisasi tokoh-tokoh masyarakat ke tempat pelantikan,” katanya. (raul cavarelas)